Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik Garut mendesak DPRD Provinsi Jabar segera merealisasikan pemekaran Garut Selatan karena sudah memenuhi syarat baik secara filosofis, yuridis dan pragmatis. Demikian yang dikatakan Ketua GMBI distrik Garut, Ganda Permana, ketika ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa depan Gedung Sate, Kamis (3/6).
Menurut dia, selama ini akses jalan, kesehatan dan pendidikan di wilayah Garut Selatan masih belum terpenuhi dengan baik. "Dari segi jalan, Garut Utara bagus. Namun, berbeda dengan Garut Selatan yang akses jalannya masih jelek. Begitu pun dengan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat di Garut Selatan seolah termarginalkan," kata Ganda Permana.
Dalam aksi unjuk rasanya tersebut, GMBI mencoba melakukan audiensi dengan Pemprov Jabar mengenai masalah pemekaran Garut Selatan. Dan, Audiensi tersebut disambut oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah (Otda) Jabar, Dedi Heriadi.
Pada audiensi tersebut, Dedi Heriadi mengatakan, daerah otonomi baru (DOB) harus rasional dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek pelayanan publik. “Selain itu, kami akan melihat sampai sejauh mana potensi yang ada. Dan, pembahasan mengenai Garut Selatan akan diadakan bulan ini,” kata Dedi.
Menurut dia, Gubernur Jabar sangat mendukung pemekaran Garut Selatan. “Dengan jumlah penduduk 42 juta jiwa di Jabar, tidak cukup hanya 26 kota/kabupaten se-jabar. Akan tetapi, pemekaran tidak semudah itu karena harus melewati beberapa tahap dan melihat kebutuhan yang ada,” ujarnya.
Dedi berharap, dengan adanya pemekaran wilayah baru akan meningkatkan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. “Kita bersama DPRD Jabar akan membahas masalah ini, lalu akan direkomendasikan ke Mendagri dan DPR RI,”
Tidak ada komentar:
Posting Komentar