penambangan kapur yang dilakukan sejumlah pengusaha.
BPLHD mendesak pihak-pihak perusak lingkungan di sana untuk melakukan moratorium terhadap aktivitas illegal tersebut. "Hasil survey ini sedang kami buat laporannya untuk diserahkan kepada Gubernur," kata Kasubdit Mitigasi Bencana BPLHD Pemprov Jabar Tulus Sibuea kepada "PRLM" di Bandung, Kamis (3/6).
Hasil survey ini dilakukan untuk merespons laporan tentang penambangan kapur di daerah tersebut. BPLHD Pemprov Jabar, kata Tulus, melibatkan Dinas Pertambangan Provinsi Jabar dan Dinas Bina Marga dan
Pertambangan Kabupaten Bandung Barat. Upaya ini merupakan bagian dari pemerintah untuk menata kawasan karst Citatah menjadi berwawasan lingkungan.
Selain hasil survey, BPLHD juga telah mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai aktivitas backhoe yang mengangkut material galian dari Karst Citatah pada malam hari. "Semuanya, baik itu dari hasil temuan kami dan masyarakat, akan disampaikan untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Aksi yang akan diambil, diantaranya, melarang penambangan kapur dan material lainnya yang telah menyebabkan degradasi lingkungan setempat. Soal aktivitas backhoe di malam hari, Tulus menuturkan, pihaknya akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Dia meminta, kaum pengusaha terkait untuk melakukan moratorium aktivitas illegal tersebut karena dampak kegiatan tersebut akan menimbulkan bencana bagi masyarakat.
Di samping itu, untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian Karst Citatah, pihaknya beserta Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB) sedang membuat master plan terkait dengan pengajuan
Karst Citatah sebagai World Heritage.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar